Labuha, Dodominews.com. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Perhubungan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan forum mediasi penataan rute dan jadwal kapal penumpang lintas Ternate–Kupal–Obi yang digelar di ruang rapat Dinas Perhubungan, Selasa (6/1/2025).
Forum yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Selatan, Ramli Manui, menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan transportasi laut, termasuk pemilik kapal serta perwakilan masyarakat Desa Bobo dan Desa Wooi.
Langkah ini menegaskan peran aktif Pemda Halmahera Selatan dalam mendengar, menampung, dan merespons langsung kebutuhan transportasi masyarakat pesisir dan kepulauan.
Melalui musyawarah yang konstruktif, Pemda Halmahera Selatan memfasilitasi tercapainya kesepakatan bersama, yakni Kapal Venecian resmi menggantikan jadwal KM Ajul sebagai armada pelayanan, sekaligus dilakukan perluasan trayek dengan memasukkan Desa Bobo dan Desa Wooi sebagai titik singgah baru. Kebijakan ini diambil sebagai upaya konkret pemerintah daerah untuk membuka akses transportasi yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Selatan, Ramli Manui, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, transportasi laut bukan sekadar sarana mobilitas, tetapi urat nadi perekonomian dan pelayanan sosial di wilayah kepulauan Halmahera Selatan.
“Pemerintah daerah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan transportasi laut yang aman, teratur, dan memiliki kepastian rute serta jadwal. Penambahan trayek ke Desa Bobo dan Desa Wooi adalah bentuk perhatian Pemda terhadap aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemda Halmahera Selatan melalui Dinas Perhubungan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung konektivitas wilayah dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Redaksi).
