Halsel. Dodominews.com -Komitmen kuat Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih kembali menghasilkan hasil gemilang. Kabupaten Halmahera Selatan berhasil menembus zona hijau dalam hasil pengukuran Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) tahun 2025 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dengan pencapaian skor 80 persen.
Pencapaian ini menegaskan posisi Halmahera Selatan sebagai salah satu daerah berprestasi di tingkat nasional dalam upaya pencegahan korupsi. Di lingkup Provinsi Maluku Utara, Halsel juga berada di jajaran atas, menandai keberhasilan kepemimpinan Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Bupati Bassam Kasuba menyampaikan bahwa hasil tersebut bukan semata angka, melainkan representasi nyata dari sistem kerja seluruh perangkat daerah dalam membangun pemerintahan yang tertib dan berintegritas.
“Ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah. Kita ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Halmahera Selatan berjalan bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Saya berharap pencapaian ini bisa kita pertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun 2026,” ujar Bassam, Jumat (5/12/2025).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halsel, Farid Husen, menambahkan bahwa keberhasilan ini mencerminkan konsistensi komitmen pimpinan daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan reformasi birokrasi.
Menurutnya, penilaian MCP KPK mencakup delapan krusial bidang tata kelola pemerintahan, meliputi: perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, manajemen ASN, pelayanan publik, pengelolaan aset daerah, serta optimalisasi pajak daerah.
“Dari delapan area intervensi KPK, Halmahera Selatan menempati urutan ketiga dengan skor 80 persen. Ini menandakan bahwa daerah kita masuk dalam kategori zona hijau dan tetap berada di jalur yang benar,” jelas Farid.
Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Bassam Kasuba tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat fondasi moral dan integritas birokrasi daerah. Melalui koordinasi lintas OPD dan peningkatan disiplin administrasi, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan bahwa reformasi tata kelola bukan sekedar wacana, melainkan budaya kerja yang terus ditanamkan.(redaksi).
