Ketua Komisi II DPR: Saatnya Evaluasi Sistem Pemilu untuk Masa Depan

DODOMINEWS.COM – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan perlunya evaluasi terhadap sistem pemilu saat ini demi menciptakan sistem yang lebih baik di masa mendatang. Dalam rapat evaluasi yang diadakan Rabu ini, Doli menyampaikan bahwa permasalahan yang muncul dari sistem pemilu saat ini memerlukan perhatian serius dan penanganan menyeluruh.

Menurut Doli, pandangan-pandangan kritis mengenai masalah pemilu yang disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi II DPR sejalan dengan pendapat berbagai elemen bangsa lainnya. Dalam rapat tersebut, hadir pula Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca juga: Prabowo Subianto Ungkap Alasan Berulang Kali Maju Pilpres dalam Forum Ekonomi Qatar

“Mungkin kita ke depannya membawa kesimpulan bahwa ini harus dievaluasi, terhadap sistemnya dulu,” ujar Doli dalam rapat kerja evaluasi pemilu di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Doli mengidentifikasi empat indikator utama yang menunjukkan perlunya evaluasi sistem pemilu. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Kedua, penilaian Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut sistem demokrasi Indonesia terlalu berisik (noisy). Ketiga, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik mahalnya proses demokrasi di Indonesia. Keempat, adanya tiga dissenting opinion dari hakim konstitusi terkait putusan sengketa hasil pemilu (PHPU), yang menunjukkan perlunya perbaikan sistem.

Selain masalah sistem, Doli juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas penyelenggara pemilu. Menurutnya, sistem pemilu yang baik tidak akan berjalan optimal jika penyelenggaranya tidak kompeten dan jujur. Ia mengungkapkan adanya indikasi ketidakwajaran dalam pemilihan penyelenggara pemilu di tingkat bawah, yang cenderung bersifat transaksional.

Doli juga menerima informasi mengenai penggunaan jet pribadi oleh penyelenggara pemilu, yang menurutnya tidak pantas. “Saya dengar tuh informasi pakai private jet, kalau itu benar, mungkin pelanggaran hukum tidak terjadi, tetapi ini soal kepantasan,” katanya.

Untuk menyikapi berbagai permasalahan ini, Doli mengusulkan pembentukan panitia kerja yang akan menginventarisasi seluruh isu yang telah diungkapkan dalam rapat. “Ini menjadi bahan awal pada masa sidang ini atau berikutnya revisi undang-undang atau penyempurnaan sistem pemilu itu dilakukan,” ujarnya.

Baca juga: Jasa Digital Marketing Profesional – PT. Etnicode Digital Solutions

Evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan sistem pemilu yang lebih transparan, efisien, dan adil, sehingga mampu mendukung demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan perhatian serius terhadap masalah ini, diharapkan Indonesia dapat memiliki sistem pemilu yang lebih baik dan penyelenggara yang lebih berintegritas, demi masa depan demokrasi yang lebih cerah.