Labuha – Ketua Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Provinsi Maluku Utara, Hakun MS Tomagola, menyesali tindakan oknum tertentu yang memelintir percakapan internal antara pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan dengan para kepala desa, lalu menjadikan bahan pemberitaan tanpa klarifikasi yang berimbang.
Menurut Ketua SWI Malut, tindakan tersebut tidak mencerminkan etika jurnalisme dan berpotensi membahayakan publik. “Jurnalis yang profesional seharusnya memegang teguh prinsip verifikasi dan keberimbangan. Tidak boleh mengambil potongan percakapan pribadi atau grup tertutup lalu membangun opini publik tanpa konfirmasi,” tegasnya, Sabtu (1/11/2025).
Ia menambahkan, dalam konteks percakapan yang beredar, tidak ada unsur pelanggaran atau instruksi yang melampaui kewenangan. Sebaliknya, isi chat tersebut merupakan bagian dari fungsi pelatihan dan pengawasan dinas terhadap pemerintah desa.
SWI Maluku Utara mengimbau seluruh insan pers di daerah agar menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, terutama di era informasi digital saat ini, di mana potongan mudah disalahartikan. “Kita harus menjaga marwah profesi. Jangan sampai media dijadikan alat untuk menggiring opini atau menyerang pihak tertentu tanpa dasar yang kuat,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menanggapi informasi yang beredar di media sosial atau grup pesan singkat. “Periksa sumbernya, baca keseluruhan konteksnya, dan jangan mudah percaya sebelum ada klarifikasi resmi,” tutup Ketua SWI Maluku Utara. (Merah/Rodi).
